Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat pertemuan dengan jajaran BAKN DPR RI yang dipimpin ketuanya Andreas Eddy Susetyo Foto : Arief/mr

Seiring hadirnya kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, pengawasan yang dilakukan DPR RI terutama menyangkut keuangan negara diharapkan semakin kuat. Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menilai, banyak temuan penyalahgunaan keuangan negara yang berulang kali dilakukan, tapi kurang mendapat perhatian serius.

“Kami ingin badan baru ini betul-betul menjadi badan yang kuat, bukan badan yang dulu dipertanyakan mengapa sempat tidak ada. Jadi, penguatannya harus konkret. Mudah-mudahan fungsi pengawasan ke depan yang selama ini belum optimal, dengan ada BAKN ini makin kuat,” harap Utut saat pertemuan dengan jajaran BAKN DPR RI yang dipimpin ketuanya Andreas Eddy Susetyo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Sementara itu, Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam laporannya kepada Wakil Ketua DPR RI menyampaikan, selain melaporkan kinerja yang sudah dilakukan BAKN, dalam masa sidang ini BAKN juga akan menyampaikan audit tematik berupa Dana Desa. Kemudian pengelolaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sampai 2018 juga jadi materi yang dilaporkan ke Pimpinan DPR RI.

“Kita masuk ke temuan-temuan yang sifatnya berulang. Ada di penerimaan negara bukan pajak maupun di perpajakan. Mengenai afirmasi Dana Desa, kita telah mengadakan rapat dengan Kemenkeu, Kemendes PDTT, BPKP, dan Kemendagri untuk membahas hal ini. Hasil-hasil dan rekomendasinya sudah disampaikan. Kita akan buat laporan detailnya pada Rapat Paripurna dan dibagikan ke seluruh Anggota DPR,” jelas Andreas. (mh/sf)